Antara Reformasi dan Suster Ngesot

KATA REFORMASI adalah mantra ajaib yang berhasil menumbangkan Soeharto. Mahasiswa-mahasiswa mengucapkannya berulang-ulang bagaikan jampi-jampi di jalanan. Pikiran-pikiran naïf yang ada dalam benak-benak para pahlawan ekstraparlementer itu menganggap bahwa “REFORMASI” adalah jampi yang wajib dirapal agar kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Namun apa mau dikata? Setelah Soeharto tumbang, nyatanya kehidupan bangsa ini bukannya membaik, malah jadi memburuk. Bagi banyak rakyat negeri ini kata Reformasi itu identik dan sinonim dengan kata Repotnasi. Tanyakan saja pada para penjual minyak tanah keliling, pada para sopir angkot, pada para ibu-ibu yang mengantri untuk beli minyak tanah atau beli LPG.

Reformasi memang menjadi berkah bagi sebagian orang. Reformasi menjadi berkah bagi para anggota Dewan Korup, baik yang di pusat maupun di daerah. Tanpa adanya kepemimpinan yang berwibawa seperti Soeharto, mereka merasa bebas untuk korupsi berjama’ah. Di saat kepemimpinan nasional tdak lagi dipegang oleh orang berwibawa seperti Soeharto korupsi marak di mana-mana. Di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten ataupun di DPRD Kota semua sibuk ramai-ramai korupsi berjama’ah. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, di antara para anggota dewan perwakilan rakyat itu ada banyak petinggi-petinggi mahasiswa yang dahulu sibuk meneriakkan kata reformasi. Mereka dahulu pemimpin-pemimpin mahasiswa dalam upaya meruntuhkan Soeharto, sekarang mereka pula yang melakukan KKN.

Apabila kita mencermati hal ini, secara logis maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya reformasi hanyalah mitos. Reformasi tak lebih dari takhayul, seperti Suster Ngesot, Si Manis Jembatan Ancol atau Hantu Jeruk Purut. Inilah kenyataan menyakitkan yang terpampang di hadapan kita semua.

Andai saja kita mau sedikit berpikir dalam kerangka strategis kepentingan bangsa, maka kita akan dapati bahwa buah dari reformasi sebenarnya banyak merugikan kepentingan bangsa ini. Sebut saja otonomi daerah salah satunya. Otonomi daerah yang diniatkan mulia untuk mendorong agar daerah-daerah bisa berkembang lebih baik dengan memberikan kemandirian kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan ternyata hanya memberikan peluang kepada koruptor-koruptor di daerah untuk bisa bebas merampok uang rakyat yang ada dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Salah satu faktor yang membuat hal itu manjadi praktek dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah karena tidak siapnya rakyat dalam mengawal APBD. Tradisi demokrasi rakyat kita tidak semapan pengalaman demokrasi rakyat Amerika Serikat atau Negara-negara Eropa.

Belum lagi kalau kita mencermati fenomena-fenomena PILKADA di tanah air. Jelas terpampang di hadapan kita bahwa sebenarnya PILKADA adalah hajatannya para pemilik modal. Kasus seperti yang dialami Inu Kencana yang dimintai uang bermilyar-milyar oleh partai yang akan mengusungnya untuk menjadi Bupati bukanlah kejadian tunggal.


Soeharto dan Reformasi
Soeharto sendiri sebenarnya menyadari pentingnya reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa para elit politik bangsa ini menghendaki dulu Soeharto lengser baru berbicara reformasi. Padahal mereka juga dulu yang berteriak lantang setuju mendudukan Soeharto untuk menjadi presiden yang ketujuh kalinya di sidang umum MPR/DPR 1997.

Dibutuhkan bukan hanya Kiai yang Sholeh atau Dukun yang sakti untuk menjadikan Reformasi tidak lagi hanya sebatas takhayul. Reformasi butuh kita semua Warga Negara Indonesia untuk mewujudkannya menjadi nyata.

Oleh:
Abdi Halim Munggaran
Wakil Sekretaris DPD PKPB Garut